BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus mematangkan perencanaan kebijakan strategis dengan menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Agenda utama rapat kali ini berfokus pada penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027. Pembahasan anggaran ini menjadi instrumen krusial bagi legislatif dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Melalui penyampaian tersebut, DPRD Jabar memberikan ruang bagi jajaran eksekutif untuk menanggapi berbagai catatan, masukan, serta kritik konstruktif yang sebelumnya telah disuarakan oleh sembilan fraksi di dewan. Sejalan dengan agenda pembahasan anggaran tersebut, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara khusus menekankan bahwa postur penyusunan APBD 2027 tidak boleh sekadar berorientasi pada pemenuhan target administratif atau penyerapan anggaran semata. Mereka mendesak agar pemanfaatan alokasi dana daerah kali ini bertumpu pada program kerja riil yang menyentuh kesejahteraan dan memberikan dampak manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Komitmen serupa juga disuarakan oleh Komisi III DPRD Jawa Barat. Pimpinan komisi menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan pemetaan potensi pendapatan asli daerah serta efisiensi tata kelola keuangan sejak dini. Langkah mitigasi keuangan ini dinilai mendesak agar pembiayaan program pembangunan pada tahun 2027 tetap stabil dan tepat sasaran tanpa membebani kapasitas fiskal daerah.